当前位置:
putaran cepat sidney wanwantoto: Mendagri: Potensi zakat RI luar biasa, perlu optimalisasi di daerah
时间:2024-10-31 01:25:06 出处:rtp live阅读(143)
Mendagri: Potensi zakat RI luar biasa,putaran cepat sidney wanwantoto perlu optimalisasi di daerah
- Kamis, 26 September 2024 11:57 WIB
Yang enggak boleh terjadi, lebih banyak pengeluarannya daripada pendapatannya, itu namanya defisit.Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan bahwa Indonesia memiliki potensi zakat yang luar biasa sehingga perlu mengoptimalkannya di tingkat pemerintah daerah (pemda).
Mendagri menyoroti besarnya zakat di Indonesia karena masih menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Namun, potensi ini terkadang tidak disadari dan hanya dianggap sebagai suatu hal biasa (take it for granted).
"Saya membaca beberapa literatur, diperkirakan akan di-overtaking(disalip) oleh Pakistan, jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Akan tetapi, per hari ini masih Indonesia. Kalau digabung seluruh negara Timur Tengah yang beragama Islam, dengan Indonesia sendiri, lebih banyak Indonesia," kata Tito Karnavian dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Dari populasi tersebut, lanjut dia, artinya Indonesia memiliki peluang untuk mengoptimalkan peningkatan zakat. Apalagi, Indonesia telah menjadi negara berkembang, yang ditandai dengan makin besarnya jumlah kelas menengah dan memiliki kemampuan untuk membayar zakat.
Menurut Tito, Indonesia juga beruntung karena pengelolaan zakat oleh badan tersendiri, yaitu Baznas dengan berbagai landasan hukum hingga peraturan turunannya di tingkat pemda.
"Didirikan badan lembaga struktural non-pemerintah, Baznas, yang dikelola atau sehari-hari dikoordinasikan oleh Kementerian Agama. Inilah kemajuan-kemajuan yang pendapat saya sangat luar biasa di bidang zakat ini. Potensinyalah yang belum tergali sepenuhnya," ungkapnya.
Baca juga: Rakornas Baznas 2024, Menko PMK tekankan urgensi kesadaran berzakat
Baca juga: Cetak sejarah, Baznas adakan pembukaan Rakornas Baznas 2024 di IKN
Dengan kerangka hukum yang telah ada, kata Tito, Baznas dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk mengelola zakat dengan lebih baik.
Prinsip yang harus diterapkan, menurut Mendagri, adalah memastikan pendapatan lebih besar dari pengeluaran untuk mencapai surplus yang bisa membantu masyarakat.
"Kalau pendapatannya besar itu surplus, masih bisa nyimpan, masih bisa menabung. Yang enggak boleh terjadi, lebih banyak pengeluarannya daripada pendapatannya, itu namanya defisit," tambah Tito.
Tito lantas bertanya, "Apakah Baznas sudah memaksimalkan potensi pendapatan zakat yang ada? Hal ini mengingat banyak warga kelas bawah yang masih membutuhkan bantuan."
Ia berharap pemda bisa turut memanfaatkan potensi zakat ini dengan maksimal agar dampaknya nyata bagi masyarakat.
"Hidupkan zakatnya supaya berjalan. Setelah itu, hasilnya bicarakan, bicarakan dari pemerintah, ada dua program utama. Satu program pembangunan sesuai dengan konsep pembangunan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Yang kedua tentu adalah bantuan sosial," pungkasnya.
Sebagai informasi, rakornas ini mengusung tema Sinergi Pengelolaan Zakat Inklusif untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan dalam Rangka Sukses Astacita.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Ketua Baznas RI Noor Achmad, Penjabat (Pj.) Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, serta peserta yang berasal dari pimpinan Baznas di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024
分享到:
温馨提示:以上内容和图片整理于网络,仅供参考,希望对您有帮助!如有侵权行为请联系删除!
猜你喜欢
- Pendaki asal Jakarta hilang di Gunung Rinjani Lombok
- Rapat Paripurna setujui penambahan komisi menjadi 13
- Wapres Ma'ruf terima penyematan Brevet Kehormatan Hiu Kencana
- KPU Sidoarjo bersama PPK mulai uji coba Sirekap Pilkada 2024
- Pasha janji perjuangkan isu di luar penempatan komisi DPR RI
- Abdul Mu'ti diminta Prabowo pimpin Kemendikdasmen
- Pakar nilai calon kepala daerah yang catut NIK harus didiskualifikasi
- MPR serahkan surat undangan pelantikan Presiden
- DKPP sebut potensi peningkatan aduan di pilkada jadi perhatian